Bg. Pasal 118 ayat (1) HIR. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Hukum Acara Perdata Dalam HIR/Rbg Pasal 142 Rbg/118 HIRMengajukan GugatanPasal 143 Rbg/119 HIRKetua PN berwenang memberi nasihat/bantuan kepada Penggugat dalam mengajukan gugatan144 Rbg/120 HirGugatan Lisan147 R. Akan tetapi untuk tegaknya pelaksanaan sistem peradilan yang efektif dan efisien, B dibenarkan mengajukan gugatan rekonvensi di Pengadilan Negeri Bandung, meskipun terjadi pelanggaran yurisdiksi relatif. HIR/Pasal 145 (2) Rbg jo Pasal 132 ayat (1) HIR/Pasal 158 (1) Rbg. Apabila gugat diterima oleh pihak pengadilan, maka selanjutnya mengajukan wanprestasi dengan melakukan. Tatacara pengajuan gugatan tertulis diatur dalam: a. Menurut ayat (2) pasal 196, apabila keputusan itu sebagian harus dilaksanakan di luar daerah hukum pengadilan negeri yang. Terdahulu platform Hukumindo. Tidak menjadi soalAndi Ryza Fardiansyah. Kebolehan menerapkan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Penggugat, dengan syarat sebagai berikut:[1]. 14 tahun 1970). suatu Pengadilan. (udex ne procedat ex officio) vide pasal 118 HIr, 142. Menurut pasal 118 ayat (1) HIR, guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Ketentuan tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Kalo udah mendaftar, penggugat wajib membayar biaya panjar perkara. Pasal 118. 25/2008”) yang menyatakan demikian: Pasal 52 ayat (1)UU No. 5. 9 Lih. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1), akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu. Surat gugatan yang diajukan ke pengadilan harus ditanda-tangani oleh penggugat atau kuasanya, hal tersebut sebagai syarat formal suatu gugatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama. awambicara. Bg. I. Sesui ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat (Pasal 118 ayat (1) HIR). Eksekusi atas Perintah dan dibawahApabila berpedoman pada ketentuan tersebut, dikaitkan dengan patokan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, jika ditarik sebagai Tergugat Pemerintah Indonesia dalam kapasitasnya mewakili negara maka PN yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta. Berdasarkan Pasal 118 ayat(1) dan Pasal 121 ayat (4), panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap berikut ini: 1. Ketentuan tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Pasal 1 18 ayat 1 HIR, seharusnya . “Menimbang, bahwa dalil eksepsi pada angka 1 yaitu tentang Gugatan Actor Sequitur Forum Rei, menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut tidak tepat, karena gugatan Penggugat adalah menyangkut mengenai tanggung jawab dari Pelaku Usaha terhadap konsumennya, sehingga meskipun didalam pasal 118 ayat (1) HIR telah. 31 Tahun 2014. Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR Pasal 78 Rv. Mengingat 1. Jenis-Jenis Gugatan. Seperti kita ketahui bahwa gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tergugat bertempat tinggal (actor sequitor forum rei) (pasal 118 ayat 1 HIR). Pasal 118HIR/143 RBg. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres No. Aturan mengenai pemanggilan para pihak ada dalam Pasal 390 HIR dan Pasal 145 sampai Pasal 146 R. — Pasal 130 ayat (1), (2), dan (3) HIR dan pasal 154 ayat (1), (2), dan (3) RBg. Sda dimana (MD) selaku Penggugat dan. 28. Prinsip Dalam Pasal 118 HIR Dalam HIR prinsip ini dinormakan dalam Pasal 118 ayat (1) dimana menentukan bahwa suatu gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman (domisili hukum) dari Tergugat. wordpress. com. Untuk berperkara tidak harus lewat Pengacara/advokat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Mengingat 1. Membuat dan mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg). Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Pasal 48 Rv, juga membagi putusan : 1. 7. Secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR (Pasal 142 Rbg). Pasal 58 UU No. Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat,. 2. Kewajiban mencantumkan alasan alasan ditentukan dalam pasal 195 RBg, Pasal 184 HIR, pasal 50 dqn 53 UU No. 23/2006. , MH * 1. Tujuan: Untuk mempertanggungjawabkan putusan hakim tsb kepada masyarakat. i. JEPRI ORLANDO. Sebahagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu. (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). I. Penyampaian Gugatan kepada Pengadilan Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan berdasarkan kompetensi relatif: · dalam bentuk surat gugatan (in writing),Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR / RIB Gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan wilayah hukum tempat kediaman/tempat tinggal Tergugat. Pasal 142 Rbg. Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum. Surat gugatan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan. Pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 115–161 HIR, 142–188 Rbg) 2. R. [1] Identitas yang harus disebut dalam surat gugatan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) H. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepeuhnya kepada yang bersangkutan. c. ---Pasal 121 HIR (Herzien Inlandsch Reglement). 7 Tahun 1989); 2. Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil. Namun, jika tempat tinggal dari tergugat tidak diketahui, asas Actor Sequitur Forum Rei dapat dikecualikan, yakni sebagaimana tersebut dalam Pasal 118 ayat (3) HIR:. Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R. Rv. Berbeda dengan Pasal 6 ayat (1) Perma GS yang menyatakan bahwa “Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan pengadilan”, Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa “Gugatan perdata. Telekomunikasi-Pelayaran;Pasal 118 . 184 ayat(1) dan Psl. Apakah yang dimaksud "alasan hukum" itu? Penjelasan Pasal 123 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Kuasa yang boleh mewakili sebagaimana tersebut dalam pasal ini ada dua macam, yaitu yang biasa disebut "Kuala umum" dan kuasa khusus". diajukan dengan surat. yang melakukan pemanggilan adalah juru sita PN (Pasal 388 j. harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 HIR…”. 13 1. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak [Pasal 39 ayat (1) UUP]. Putusan verstek atau in absentia merupakan putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut dan tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasa hukumnya untuk. Namun asas ini (actor sequitor forum rei) ada pengecualiannya yaitu: a. Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 5 UU No. KOMPETENSI RELATIF (pasal 118 (1) HIR) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Tuntutan hak yang di dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Ayat (3) menentukan, bahwa pihak yang dikalahkan dengan keputusan "verstek", senantiasa harus dihukum membayar ongkos perkara, walaupun ia kelak bisa menang perkara dalam perlawanannya terhadap putusan-verstek itu. menganut asas bahwassanya yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat. ID. Actor Sequitor Forum Rei. , M. Penyusunan peraturan perudnang-undangan di atas dibuat secara praktis, karen. Tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang jurusita yang mempunyai. ---Pasal 181 HIR (Herzien Inlandsch Reglement). R. Sesui ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. 11. Cara mengajukan gugatan 3. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu. Sedangkan gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR. Namun, dalam ber-Acara di. (Pasal 185 ayat (1) HIR/ 196 ayat (1) RBG). pula UU no. , M. 7 TAHUN 1989) Samin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci saminiainkerinci@gmail. R. diajukan dengan surat. D. Pasal 185 ayat 1 HIR (Pasal 196 ayat 1 RBG) membedakan antara putusan akhirCERAI GUGAT. Dan didalam Pasal 19 tahun 1989 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun b. Walaupun demikian jika oleh Ketua Pengadilan Negeri dianggap perlu, keputusan tersebut boleh juga dilakukan dalam tempuh kurang dari 14 hari itu, atas. ” Dalam hukum acara perdata, menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei). 1927 no. Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg. Pasal 118 HIR/142 RBg. Pasal ini menyatakan bahwa “Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, tidak terikat kepada keterangan tertentu, melainkan harus bebas dalam penilaian hatinya menurut pertimbangan hati nuraninya. (udex ne procedat ex officio) vide pasal 118 HIr, 142 R. Sebelum melaksanakan eksekusi. Cara mengajukan gugatan 3. Sesui ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. A. (Pasal 86 ayat (1) UUNo. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R. G/2020/PN. Rbg: Psl. ” 3. Pasal 121 ayat 1 HIR dan 1975 salah satunya adalah. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). 4) Gugatan dibuat dengan cermat dan terang. 1941-44)/Hukum Acara Perdata (“ HIR ”) mengatur: “ Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu. Pasal 54 Rv menyatakan bahwa pelaksanaan putusan serta-merta walaupun banding atau ada perlawanan dapat diperintahkan. • Menurut Pasal 118 HIR/142 RBg kompetensi relatif adalah pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat (asas Actor Sequitor Forum Rei),. Untuk itulah tulisan ini berusaha mengelaborasi apakah forum rei sitae dapat diterapkanPasal 120 HIR/Pasal 144 RBgmengatur jaminan itu. Courtesy of Cekhukum. Fungsinya untuk memperlancar pemeriksaan perkara. 1. Selain itu, apabila para pihak sebelumnya telah menyepakati dalam perjanjian mengenai pengadilan negeri mana yang dipilih untuk. Menunjuk Kuasa Hukum Saat Perkara Sudah Berjalan. Berdasarkan informasi tersebut, Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (H. Salah satu contohnya adalah Putusan MA No. Membayar biaya perkara ( Pasal 121 Ayat (4) HIR,145 Ayat (4)R. Pasal 118. Ketentuan tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Pada persidangan pertama, Pengadilan yang memeriksa gugatan cerai wajib mendamaikan kedua belah pihak [pasal 130 ayat (1) HIR]. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien. Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, dan ditujukan kepada. Namun di luar asas tersebut, Pasal 118 ayat (3) HIR memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tempat tinggal Penggugat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni a. Demikian isi dari. — Pasal 130 ayat (1), (2), dan. Pasal 118 ayat (1) HIR: “Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani penggugat atau menurut yang ditentukan pada pasal 123. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri. Istri sah Pasal 142 Rbg jo Pasal 73 77. Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian melalui perantara Hakim dalam bentuk putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sehingga dapat dieksekusi. Pasal 183 KUHAP, pada asasnya mengatur tentang:13 ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benarPasal 125 ayat (1) HIR berbunyi, “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan harus diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. R. Gugatan Dikabulkan. Pasal 58 UU No. 1 f Kompetensi absolut: Kewenangan. Pengaturan pengajuan gugatan pada Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia diregulasikan melalui pasal 118 HIR yang keberlakuannya di pulau Jawa dan Madura atau dalam pasal 142 RBg yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan surat permintaan pembayaran atau surat. 7 Tahun 1989); b. Gugatan dapat diajukan secara tertulis maupun secara lesan HIR dan Rbg hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedang tentang Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil. Pasal 121 ayat 1 HIR dan 1975 salah satunya adalah. , SH. Asas-Asas Hukum Acara Perdata. Berarti secara konvensional, jika B hendak menggugat A sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, harus diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor. 1. Pasal 118 ayat (1) HIR Asas: Actor Sequitur Forum Rei SRI LAKSMI A. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh. Herzien Inlandsch Reglement (H. Tanggal 18 Desember 2017 — 1. Bna, tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding serta untukbenda tetap, berdasarkan forum rei sitae sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR). Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Sertifikat hipotik dan crediet verband, yang disertai salinan akta yang dimaksud dalam. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan : – Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan; – Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya). Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) R. Kalau gugatan ditolak, berarti penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya. Namun asas ini (actor sequitor forum rei) ada pengecualiannya yaitu: a. Pasal ini menyatakan bahwa “Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, tidak terikat kepada keterangan tertentu, melainkan harus bebas dalam penilaian hatinya menurut pertimbangan. Agama/Mahkamah Syar’iyah (pasal 118 HIR, 142 R. Identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk: a). Hal tersebut telah diatur dalam pasal 118 HIR (142 RBG). a. IV/No. Dalam Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata. IV/No. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). Dasar Hukum . Berdasarkan Pasal 118 ayat(1) dan Pasal 121 ayat (4), panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap berikut ini: 1. 3. Hukum perdata dan hukum acara perdata dilandaskan pada beberapa asas salah satunya yaitu asas actor sequitir forum rei. Penyampaian Gugatan kepada Pengadilan Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan berdasarkan kompetensi relatif: · dalam bentuk surat gugatan (in writing), 1. diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar jawa dan Madura.